Pinalti.news - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti pentingnya tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang kolaboratif dan adil dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasilia, Brasil, Sabtu waktu Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, ia mengatakan bahwa AI bukan sekadar tren, tetapi kekuatan transformasional yang mengubah cara dunia bekerja, termasuk di Indonesia.
"AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi yang begitu besar, transformasi ini harus dikelola secara bijak dan inklusif," imbuhnya.
Menurut Yassierli, AI menghadirkan keuntungan dan tantangan. Misalnya, AI dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Namun, tanpa tata kelola yang inklusif, AI dapat memperlebar kesenjangan keterampilan dan menghilangkan tenaga kerja.
"Indonesia tidak melihat AI sebagai ancaman, tetapi sebagai kekuatan yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya," katanya.
Ia menginformasikan bahwa Indonesia memprioritaskan pendekatan yang berpusat pada manusia dalam adopsi AI untuk menciptakan peluang yang lebih luas, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial.
Ia kemudian menjabarkan pendekatan tersebut, yang diwujudkan melalui empat fokus utama. Pertama, inklusi digital.
Ia mengatakan bahwa pemerintah memandang akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan literasi digital sebagai hak dasar.
"Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam transformasi digital," jelasnya.
Fokus kedua adalah penyiapan keterampilan. Untuk mengatasi kesenjangan keterampilan akibat kemajuan teknologi yang pesat, Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi melalui kemitraan industri dan pendidikan.
Yassierli mengatakan bahwa program pelatihan nasional dirancang untuk memanfaatkan AI secara efisien dan menjangkau lebih dari 280 juta warga negara.
"Kami juga sedang membangun Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis, baik sebagai subjek penelitian maupun alat untuk transformasi tenaga kerja," ungkapnya.
Fokus ketiga adalah perlindungan sosial adaptif. Ia menekankan bahwa sistem perlindungan sosial harus mengakomodasi masa transisi pekerjaan.
Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan di Indonesia adalah contoh nyata dari hal ini karena program tersebut menggabungkan dukungan pendapatan, pelatihan ulang, dan fasilitasi pekerjaan ulang, katanya.
Fokus keempat adalah dialog sosial yang inklusif. Menteri tersebut menekankan partisipasi aktif pemerintah, pengusaha, dan pekerja, dengan mengatakan hal itu adalah kunci untuk merumuskan kebijakan dan kerangka tata kelola AI yang adil dan bertanggung jawab.
Pada forum tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama global, khususnya dalam investasi keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, kolaborasi tata kelola AI, serta promosi inovasi yang berbasis pada keadilan dan keberlanjutan.
Sumber: Antara