Pinalti.news - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia dapat mendukung ekonomi sirkular di tingkat masyarakat dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut juru bicara pemerintah.
Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden (KSP) Dedek Prayudi menyampaikan hal itu saat mengunjungi peternakan sapi yang mendukung program tersebut di Sumedang, Jawa Barat, pada Kamis.
Ia menegaskan bahwa ekonomi sirkular dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
“Program ini menghubungkan pedagang pakan dengan peternak. Hasil peternakan kemudian dibeli oleh koperasi, sehingga mendorong ekonomi lokal,” jelas Prayudi.
Ia mencatat bahwa 85 persen dari anggaran program senilai Rp71 triliun (US$4,2 miliar) dialokasikan untuk pembelian bahan baku—yang sebagian besar bersumber dari UMKM daerah.
“Jika kita lihat Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), setiap unit menyerap sekitar 50 orang tenaga kerja. Dan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun itu untuk bahan baku—bayangkan saja ekonomi sirkular yang dihasilkan oleh program MBG,” imbuhnya.
SPPG adalah unit dapur lokal yang didirikan untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi gratis.
Prayudi menekankan bahwa selain meningkatkan asupan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi di tingkat masyarakat.
Ia menunjukkan bahwa di beberapa daerah, lahan pertanian atau peternakan tidak digunakan karena kurangnya pembeli.
Untuk mengatasi hal ini, program MBG mendorong anggota masyarakat untuk menjual produk mereka ke koperasi—bertindak sebagai pembeli pertama—yang kemudian memasok barang ke SPPG. Hal ini menciptakan rantai pasokan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada perantara.
“Misalnya, peternakan ini dapat menyediakan 150 liter susu. Ada peternakan lain di dekatnya yang dapat melakukan hal yang sama. Koperasi berfungsi sebagai pembeli pertama, mengumpulkan produk dan menjualnya langsung ke SPPG,” jelasnya.
“Dengan cara ini, tidak ada perantara yang mengambil keuntungan dari peternak atau petani. Koperasi adalah milik masyarakat,” tambah Prayudi.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program MBG dapat secara langsung menciptakan lapangan kerja melalui SPPG dan menumbuhkan kemandirian masyarakat.
Setiap SPPG membutuhkan jumlah pekerja yang signifikan untuk memproduksi 3.000–4.000 porsi makanan per hari, katanya.
“Secara ekonomi, program ini secara langsung menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang bekerja di SPPG,” katanya.
Sumber: Antara